Rupiah Loyo, Pemerintah Jangan Salahkan Kondisi Eksternal Melulu!
Nilai tukar rupiah kembali keok terhadap dolar AS. Saat ini, nilai tukar rupiah tembus Rp14.400 per dolar AS.
Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Taufik Kurniawan meminta Pemerintah tidak terus berlindung di balik kondisi eksternal yang memang belum stabil.
Taufik mengakui, kondisi global memang sanggup memengaruhi nilai tukar rupiah. Namun, kalau kondisi mendasar ekonomi di dalam negeri kuat, dampak kondisi global itu sanggup diminimalisir sehingga rupiah tidak terus tertekan. "Kondisi global memang memengaruhi ekonomi kita, khususnya nilai tukar. Tapi, bukan berarti rupiah tak sanggup melawan dolar AS. Sejumlah mata uang negara lain yang juga melemah tak sanggup dijadikan alasan bahwa Indonesia harus bernasib sama," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Taufik pun mendorong Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) segera menggambil langkah dan aneka macam terobosan terkait pelemahan rupiah.
Melemahnya nilai tukar terhadap dolar AS tak sanggup lagi dianggap sebagai sesuatu yang normal atau hanya berlangsung secara musiman. Sebab, hal itu sanggup berdampak ke ekonomi nasional secara keseluruhan. "Untuk melahirkan kepercayaan stakeholder dan investor, Pemerintah dan BI harus fokus memperkuat penguatan mendasar ekonomi. Dengan adanya kepercayaan investor, outflow dana sanggup diredam," pintanya.
Dia berharap, pelemahan rupiah ini sanggup segera diatasi. Sebab, pelemahan rupiah juga berdampak pada beban pembayaran utang luar negeri yang sekarang sudah sangat menumpuk. "Ini harus diwaspadai," tegasnya, mengingatkan.
Ketua dewan perwakilan rakyat Bambang Soesatyo tidak tinggal membisu melihat pelemahan rupiah ini. Dia telah meminta Komisi XI untuk mendorong Kemenkeu dan BI untuk berkomitmen dalam menyiapkan solusi dan langkah-langkah mitigasi biar pergerakan kurs sanggup kembali normal.
Kemudian, meminta Komisi VI dewan perwakilan rakyat mendorong Kementerian Perdagangan untuk memperlihatkan insentif ekspor, guna mendapat surplus perdagangan dan mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.
"Saya juga meminta Komisi VI dewan perwakilan rakyat mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melaksanakan hubungan kolaborasi bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju. Kemudian mengundang para pengusaha untuk sanggup menanamkan modalnya di Indonesia, guna meningkatkan investasi," ucapnya. (rmol.co)