Pernyataan ini disampaikan mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini melalui akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd, siang ini Senin (20/5).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi hebohnya pemberitaan Metrojambi.com sebelumnya. Dalam berita tersebut, disebutkan Yusril Ihza menyatakan pemberantasan korupsi, termasuk penyitaan aset koruptor harus sesuai dengan hukum acara pidana.
“KPK dalam bertindak harus sesuai dengan proses hukum. Dalam hukum, ada yang namanya hukum acara. Setiap proses hukum harus benar dulu hukum acaranya. Jika tidak, maka hukum itu tidak sah dan batal dengan sendirinya,” jelas Yusril dalam berita tersebut.
Masih dalam berita tersebut, Yusril, tindakan KPK memasuki sebuah tempat tanpa membawa surat perintah penyitaan, batal demi hukum. Alasannya, prosedur yang ditempuh penyidik tidak memenuhi syarat dalam hukum acara.
Dalam tweetnya, Yusril menuding pernyataan normatifnya ketika memberi kuliah umum di kampus Universitas Jambi dipelintir. Ia tidak ingin berita tersebut dimanfaatkan untuk menguntungkan partai tertentu dengan cara membenturkan dirinya dengan KPK.
Dalam tweetnya, Yusril juga mengklaim mengkontak pihak Metrojambi.com. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Metrojambi.com belum dihubungi oleh Yusril Ihza Mahendra. [Muhamad Usman/metrojambi.com]